NADIKABAR.COM — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta Presiden RI Prabowo Subianto membuka data perusahaan yang teridentifikasi terkait konsesi lahan dan titik panas penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia, terutama Sumatra dan Kalimantan.
Apalagi, sambungnya, sudah ada juga beberapa organisasi peduli lingkungan yang nonpemerintah (ornop) telah mengungkap data hasil investigasi atau kajian mereka.
Atas dasar itu, pihaknya meminta Prabowo sebagai presiden juga melakukan hal yang sama, berdasarkan pendataaan pemerintah dan aparat penegak hukum.
"Walhi dan Greenpeace Indonesia telah mengungkap data, ada 52 perusahaan yang terafiliasi dengan modal asal Malaysia dan Singapura terkait Karhutla di Indonesia. Jangan biarkan data ini jadi bola panas di ruang publik, tanpa klarifikasi dan tindakan yang jelas dari pemerintah," kata Alex melalui keterangan resmi, Jumat (16/10).
Data organisasi peduli lingkungan hidup yang menyebut negara tetangga ikut andil terhadap persoalan karhutla itu membuat Alex mendesak Prabowo untuk buka data demi menghindari fitnah dan olokan dari negara tetangga atau jiran.
"Terlebih, jiran kita sudah mengolok-olok dengan 'meme jerebu' terkait kasus Karhutla kita ini. Mungkin, karena sudah kesal dengan kabut asap yang ikut mereka rasakan imbasnya," ucap anggota DPR dari Fraksi PDIP itu.
Sebelum itu, sejumlah perusahaan perkebunan Malaysia dan Singapura diketahui masuk laporan investigasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Perusahaan-perusahaan tersebut dikaitkan dengan konsesi lahan yang ditemukan memiliki titik api, tetapi belum dinyatakan bersalah memicu kebakaran.
Laporan yang dirilis Greenpeace Indonesia, Greenpeace Malaysia, dan Pantau Gambut pada Senin (5/10) mengidentifikasi setidaknya satu perusahaan Malaysia dan empat konsesi yang terkait dengan perusahaan berbasis di Singapura.
