NADIKABAR.COM — Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI menggali berbagai masukan dari akademisi hingga pemerintah daerah di Bali sebagai bahan penyusunan perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu agar pelaksanaan demokrasi pada 2029 berjalan lebih berkualitas.

"Sekali lagi bahwa kami ingin mendapatkan informasi, data, berbagai persoalan terutama, dan kami masuk ke kalangan akademisi yang tentunya diharapkan akan lebih netral, lebih jujur, lebih pedas dalam mengkritisi kami di DPR," kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Komisi II DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi II Aria Bima di Denpasar, Bali, Jumat.

Aria Bima menjelaskan kehadiran timnya di Bali menjadi langkah awal sebelum mengundang kembali para pakar menonjol dari Sulawesi Selatan, Bali, Surabaya, Jawa Tengah, Medan, dan Sumatera Barat ke Jakarta untuk memperkuat substansi revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sekaligus mencegah celah gugatan uji materi (judicial review).

Menurut dewan, evaluasi Pemilu 2024 menunjukkan perlunya pembenahan regulasi terkait proses rekrutmen anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berintegritas serta penguatan pengawasan partisipatif karena terbatasnya jumlah pengawas di tingkat kelurahan maupun desa.

Selain penguatan integritas penyelenggara, DPR RI menyoroti pentingnya kolaborasi lembaga negara dengan generasi muda atau Gen Z melalui pemanfaatan teknologi digital guna mendongkrak indeks demokrasi pada Pemilu 2029.

"No viral no justice, no viral no action saya kira bisa dijadikan sebagai satu tagline untuk mengawasi pemilu ke depan, baik itu pelaksananya, penyelenggaranya, pengawasnya, partai politiknya, maupun masyarakatnya," ujar Aria Bima.