Ia menambahkan seluruh gagasan pembaruan desain elektoral tersebut bertolak dari refleksi pengalaman demokrasi Indonesia serta negara-negara berkembang di kawasan selatan yang masih menghadapi tantangan tata kelola kompleks.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster memberikan masukan tambahan terkait perlunya perubahan pendekatan penyusunan regulasi nasional agar tidak menyeragamkan seluruh daerah melalui kacamata pemerintah pusat.
Pemprov Bali ingin agar pemerintah pusat cukup mengunci prinsip dasar ideologi Pancasila, UUD 1945, dan keutuhan NKRI, sedangkan regulasi menyangkut pengembangan, perlindungan, dan pemberdayaan lokal harus dilonggarkan sejalan dengan prinsip otonomi asimetris.
"Secara substansi pusat tidak akan menguasai masalah kontekstual secara detail di daerah karena tidak pernah berada di lokasi itu, sedangkan yang tahu adalah orang yang lahir dan tumbuh di situ," ujar Koster menyoroti aturan pusat hingga kewajiban persetujuan Peraturan Gubernur (Pergub) yang dinilai kerap menghambat gerak pembangunan daerah.
Selain persoalan regulasi, Koster turut menitipkan aspirasi agar pemerintah pusat dan DPR RI memperjuangkan pengembalian alokasi dana transfer daerah dan dana bagi hasil yang menurun tajam.