Dalam forum tersebut, Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Udayana I Ketut Putra Erawan menyampaikan sejumlah catatan kritis untuk RUU Pemilu, mulai dari wacana pemisahan pemilu pusat dan daerah hingga penataan sistem perwakilan daerah.

Putra Erawan menilai pemisahan jadwal pemilu pusat dan daerah secara bertahap atau disebut staggering election berpotensi mencegah oligarki serta menjaga mekanisme saling kontrol, namun tidak akan menyambungkan keterputusan pelayanan publik tanpa dibarengi pengembalian otoritas dan kapasitas fiskal kepada daerah.

"Undang-undang itu hanya membentuk rezim, tapi tidak membentuk kapasitas untuk negara atau pemerintahan daerah berfungsi dengan baik," kata Putra Erawan menyoroti perlunya kesiapan anggaran, waktu edukasi pemilih, serta sinkronisasi aturan hubungan pusat dan daerah.

Akademisi itu juga mengingatkan wacana penghapusan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) menjadi nol persen berisiko timpang dengan amanat konstitusi mengenai sistem pemilihan dua putaran yang menghendaki lahirnya presiden kuat.

Terkait penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dosen Universitas Udayana itu mengusulkan pembagian daerah pemilihan berbasis teritorial agar senator memiliki tanggung jawab jelas terhadap aspirasi wilayah spesifik di Bali dan mencegah ketimpangan legitimasi suara antarcalon terpilih.