NADIKABAR.COM — Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan bersama Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, Senin (16/11).

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut selama ini konstitusi belum menetapkan aturan mengenai mekanisme penyadapan. Hal yang dilarang maupun yang tidak dilarang belum diatur secara jelas dan tegas dalam undang-undang manapun.

"Ada yang memerlukan izin pengadilan, ada pula yang langsung tanpa izin. Demikian pula terkait dengan beragamnya jangka waktu," kata Habib saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Baintelkam Polri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11).

Komisi III mengundang Baintelkom Polri untuk memberikan masukan terkait RUU Penyadapan. Ketua Baintelkam Polri Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti berkata ada beberapa hal yang harus diatur dalam RUU Penyadapan.

Pertama, terhadap sasaran penyadapan. Dedy mengatakan penyadapan tidak dapat dilakukan untuk semua orang, sifatnya limitatif hanya dilakukan untuk mencegah keamanan dalam negeri (kamdagri), termasuk kejahatan yang kadar ancamannya termasuk tinggi.

Dedy melarang tegas penyadapan yang dilakukan di luar sasaran tersebut, terlebih penyadapan yang tujuannya untuk kepentingan pribadi.