"Pengawasan melalui pengawasan melekat oleh Kabaintelkam Polri, serta oleh fungsi inspektorat dan fungsi Propam sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang Polri," lanjut Dedy.

Terakhir, Dedy menyatakan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan penyadapan. Tersangka dapat dikenakan sanksi pidana melalui peradilan umum berdasarkan Pasal 258 KUHP dan PP Nomor 3 Tahun 2003, kode etik profesi Polri berdasarkan aturan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 yang menghukum tersangka melalui pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH).

Tersangka juga dapat dikenakan hukuman disiplin berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2003, yang berlaku bagi pelaksana maupun pemberi perintah penyadapan.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya membuka peluang untuk membahas dan mempercepat pembahasan RUU Penyadapan usai kasus penyadapan ilegal yang menyeret eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto.

RUU Penyadapan juga sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. RUU itu masuk dalam revisi Prolegnas bersama RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi, serta RUU Hukum Masyarakat Adat di Baleg DPR pada akhir 2025.