"Penyadapan tidak digunakan di luar sasaran yang telah ditetapkan, dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan, sesuai dengan aturan perundang-undangan," kata Dedy.

Kemudian, Dedy menyarankan, proses penyadapan harus mendapat izin dari pihak yang berwenang secara tertulis. Polri memperbolehkan penyadapan dalam jangka waktu satu bulan. Selain itu, dalam dokumen tertulis juga harus dijelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam penyadapan.

"Ada jangka waktunya, kalau di tempat kami diatur satu bulan. Kemudian tercatat, dengan tata caranya yang sifatnya kompartementasi, yaitu pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknisnya terpisah. Ini sebagai sarana kontrol," kata Dedy.

Selain itu, Dedy menjelaskan terhadap seluruh proses penyadapan harus dicatat dan tidak boleh diubah serta dihapus.

Kemudian, saat proses penyadapan wajib dilakukan pengawasan oleh Baintelkam Polri dan lembaga lain yang melaksanakan fungsi inspektorat dan fungsi profesi dan pengamanan Polri.