NADIKABAR.COM β Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti mengingatkan agar masyarakat tidak dijadikan tameng oleh pihak-pihak yang ingin menghindari pertanggungjawaban hukum dalam penertiban kawasan hutan.
Ia mendukung langkah pemerintah menertibkan pemanfaatan kawasan hutan yang menyalahi aturan dengan tetap memperhatikan perlindungan penghidupan warga terdampak.
β"Kalau warga datang menyampaikan keberatan, dengarkan apa yang sungguh mereka khawatirkan. Kalau ada yang menggerakkan mereka untuk menghalangi pemeriksaan, telusuri siapa yang memberi perintah dan kepentingan apa yang sedang dipertahankan,β kata Azis dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu.
βMenurut Azis, penegakan hukum harus menyasar pihak-pihak yang paling bertanggung jawab atas pelanggaran di lapangan, mulai dari pemberi pembiayaan, pemberi perintah, hingga pihak yang meraup keuntungan.
ββUntuk sampai ke sana, penyelidikan perlu mengikuti dokumen, uang, dan perintah kerja, sejauh ia mengikuti jejak kerusakan di lapangan,β ujarnya.
βIa menilai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menyediakan landasan hukum yang kuat.