"Evaluasi itu dinilai penting untuk mengungkap bagaimana pelanggaran bisa berlangsung lama hingga warga telanjur menggantungkan hidupnya pada aktivitas tersebut," ujarnya.

​Ia juga mendorong pemerintah daerah membuka kanal pengaduan langsung bagi warga terdampak tanpa perantara perusahaan, termasuk untuk mendata masalah ketenagakerjaan dan hak pekerja.

​"Upah yang masih terutang harus ditagihkan kepada pihak yang berkewajiban. Sebagian warga yang mengenal kawasan dapat dilibatkan dengan upah layak dalam pembibitan, pemulihan gambut, atau pencegahan kebakaran,” tutur Azis.

​Azis menutup pandangannya dengan menegaskan bahwa perlindungan penghidupan warga dan pemulihan lingkungan merupakan perwujudan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

Ia berharap melalui langkah tersebut, penertiban kawasan hutan menghadirkan kepastian hukum, memperbaiki ekosistem, sekaligus membuka mata pencaharian yang sah bagi masyarakat