NADIKABAR.COM β Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti mengingatkan agar masyarakat tidak dijadikan tameng oleh pihak-pihak yang ingin menghindari pertanggungjawaban hukum dalam penertiban kawasan hutan.
Ia mendukung langkah pemerintah menertibkan pemanfaatan kawasan hutan yang menyalahi aturan dengan tetap memperhatikan perlindungan penghidupan warga terdampak.
β"Kalau warga datang menyampaikan keberatan, dengarkan apa yang sungguh mereka khawatirkan. Kalau ada yang menggerakkan mereka untuk menghalangi pemeriksaan, telusuri siapa yang memberi perintah dan kepentingan apa yang sedang dipertahankan,β kata Azis dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu.
βMenurut Azis, penegakan hukum harus menyasar pihak-pihak yang paling bertanggung jawab atas pelanggaran di lapangan, mulai dari pemberi pembiayaan, pemberi perintah, hingga pihak yang meraup keuntungan.
ββUntuk sampai ke sana, penyelidikan perlu mengikuti dokumen, uang, dan perintah kerja, sejauh ia mengikuti jejak kerusakan di lapangan,β ujarnya.
βIa menilai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menyediakan landasan hukum yang kuat.
Menurut dia, aturan tersebut memungkinkan penegak hukum menuntut ganti rugi, tindakan tertentu, hingga pertanggungjawaban pidana terhadap badan usaha maupun pemberi perintah apabila unsur hukumnya terpenuhi.
βAzis menekankan perlunya pemetaan yang jernih agar pemerintah tidak menyamaratakan posisi berbagai kelompok masyarakat di sekitar lokasi penertiban.
Ia meminta aparat atau pemerintah membedakan antara pekerja perusahaan, masyarakat adat atau warga yang hidup turun-temurun di kawasan hutan, serta warga yang selama ini merawat lingkungan.
"Bila pemerintah hanya mendengar suara yang paling keras, mudah sekali orang-orang itu dianggap mempunyai kepentingan yang sama,β katanya.
βMeski mengapresiasi keberanian pemerintah dalam penertiban, Azis mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan pemanfaatan kawasan hutan.
"Evaluasi itu dinilai penting untuk mengungkap bagaimana pelanggaran bisa berlangsung lama hingga warga telanjur menggantungkan hidupnya pada aktivitas tersebut," ujarnya.
βIa juga mendorong pemerintah daerah membuka kanal pengaduan langsung bagi warga terdampak tanpa perantara perusahaan, termasuk untuk mendata masalah ketenagakerjaan dan hak pekerja.
β"Upah yang masih terutang harus ditagihkan kepada pihak yang berkewajiban. Sebagian warga yang mengenal kawasan dapat dilibatkan dengan upah layak dalam pembibitan, pemulihan gambut, atau pencegahan kebakaran,β tutur Azis.
βAzis menutup pandangannya dengan menegaskan bahwa perlindungan penghidupan warga dan pemulihan lingkungan merupakan perwujudan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.
Ia berharap melalui langkah tersebut, penertiban kawasan hutan menghadirkan kepastian hukum, memperbaiki ekosistem, sekaligus membuka mata pencaharian yang sah bagi masyarakat