Menurut dia, aturan tersebut memungkinkan penegak hukum menuntut ganti rugi, tindakan tertentu, hingga pertanggungjawaban pidana terhadap badan usaha maupun pemberi perintah apabila unsur hukumnya terpenuhi.

​Azis menekankan perlunya pemetaan yang jernih agar pemerintah tidak menyamaratakan posisi berbagai kelompok masyarakat di sekitar lokasi penertiban.

Ia meminta aparat atau pemerintah membedakan antara pekerja perusahaan, masyarakat adat atau warga yang hidup turun-temurun di kawasan hutan, serta warga yang selama ini merawat lingkungan.

"Bila pemerintah hanya mendengar suara yang paling keras, mudah sekali orang-orang itu dianggap mempunyai kepentingan yang sama,” katanya.

​Meski mengapresiasi keberanian pemerintah dalam penertiban, Azis mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan pemanfaatan kawasan hutan.