NADIKABAR.COM — Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani meminta ke depannya kebijakan-kebijakan yang dihadirkan oleh pemerintah terkait dengan perubahan iklim harus berbasis sains, risiko, dan data.
“Pengambilan kebijakan harus berbasis data dan bukti ilmiah. Kita membutuhkan indikator yang jelas,” ujar Meitri di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, setiap kebijakan pembangunan yang memiliki risiko tinggi terhadap perubahan iklim perlu mempertimbangkan penilaian risiko (climate risk assessment). Penilaian itu adalah proses terstruktur untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengevaluasi potensi dampak perubahan iklim terhadap aset fisik, operasional bisnis, infrastruktur, dan ekosistem.
Hal tersebut juga merupakan salah satu rekomendasi yang diberikan Meitri agar dimuat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan.
