NADIKABAR.COM — Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menyampaikan capaian dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terkait penurunan angka kemiskinan membuktikan strategi pemberdayaan masyarakat yang dijalankan pemerintah di jalur yang tepat.
"Kami di Komisi VIII memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo. Penurunan angka kemiskinan hingga 8,07 persen ini membuktikan bahwa strategi pemberdayaan yang dijalankan berada di jalur yang benar (on the right track)," ujar Maman di Jakarta, Selasa.
Diketahui, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026, tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 8,07 persen atau setara 22,93 juta jiwa, turun dibandingkan 9,03 persen atau 25,22 juta jiwa pada Maret 2024.
Maman menilai dorongan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah agar kemandirian ekonomi tercapai telah berjalan sesuai harapan. Menurut dia, bantuan sosial (bansos) memang tidak semestinya menjadi tumpuan utama masyarakat dalam jangka panjang, tetapi berfungsi sebagai bantalan sementara sebelum penerima manfaat mampu mandiri secara ekonomi.
Ia mengapresiasi peran Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dalam mendorong integrasi data sosial-ekonomi melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Melalui integrasi data tersebut, Maman berharap penyaluran bansos dapat lebih tepat sasaran, terutama bagi kelompok rentan seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Sementara itu, warga usia produktif diharapkan memperoleh akses pemberdayaan dan modal agar dapat meningkatkan kesejahteraan.
Meskipun begitu, ia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam masa transisi kebijakan yang perlu diperbaiki, terutama untuk memastikan integrasi data berjalan optimal.
Maman mendorong keberlanjutan anggaran dan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2029, yakni menurunkan angka kemiskinan menjadi 4,5–5 persen serta kemiskinan ekstrem di bawah 0,5 persen.
Ia menegaskan Komisi VIII DPR RI berkomitmen mengawal kebijakan anggaran yang mendukung pemberdayaan masyarakat agar semakin banyak penerima bansos yang mampu mandiri dan meningkatkan kesejahteraan.
Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menyebut tingkat kemiskinan di Indonesia turun menjadi 8,07 persen pada Maret 2026, dengan jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 22,93 juta orang dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom Kurnia Ramadhana mengatakan angka tersebut berkurang 920 ribu orang dibandingkan Maret 2025, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
"Pemerintah terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat," ujar Kurnia.
