NADIKABAR.COM — Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian meminta pemerintah mempercepat penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertambangan di lingkungan MIND ID, guna memberikan kepastian produksi, termasuk pasokan bahan baku bagi proyek hilirisasi mineral.
Menurutnya, kepastian RKAB diperlukan agar perusahaan pertambangan negara dapat menjalankan rencana produksi dan bisnis secara optimal seiring pengembangan industri pengolahan mineral di dalam negeri.
“Kita mendesak kepada Kementerian ESDM untuk mempercepat setiap pengajuan RKAB dari semua subholding MIND ID. Kita mesti tegas,” kata Ramson, di Jakarta, Jumat.
Persoalan tersebut antara lain dihadapi PT Vale Indonesia Tbk (INCO) yang masih menunggu penyelesaian revisi RKAB untuk menambah kuota produksi bijih nikel di Pomalaa, Sulawesi Tenggara, dan Bahodopi, Sulawesi Tengah.
Tambahan produksi dibutuhkan untuk menyelaraskan kapasitas pertambangan dengan kebutuhan bahan baku proyek pengolahan nikel yang tengah dikembangkan perusahaan.
Untuk Bahodopi, Vale merencanakan produksi bijih nikel sekitar 8,83 juta ton pada 2026, sementara kuota yang diperoleh sekitar 2,31 juta ton. Sementara di Pomalaa, rencana produksi mencapai sekitar 18,06 juta ton, sedangkan kuota yang diperoleh sekitar 5,85 juta ton.
Kebutuhan produksi tersebut berkaitan dengan pengembangan proyek pengolahan nikel Vale.
