"Sehingga kemudian pendapat dan masukan itu akan memperkaya apa-apa yang akan dimasukkan dalam RUU Penyadapan. Dan kami dari pimpinan DPR tentunya akan selalu berkoordinasi dengan komisi teknis serta Badan Keahlian agar RUU tersebut sedapat mungkin dapat memenuhi kebutuhan yang ada," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI telah menggelar RDP dengan jajaran Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri untuk membahas RUU tentang penyadapan. Rapat itu digelar Senin (16/11) yang turut dihadiri Kabaintelkam Polri, Komjen Dedy Kusuma Bakti.

"Dalam beberapa waktu belakangan ini, perhatian masyarakat kembali tertuju pada permasalahan kegiatan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum," kata Habiburokhman saat membuka rapat.