Habiburokhman menyebut penyadapan pada dasarnya untuk pencegahan dan pendeteksi kejahatan dengan kewenangan terbatas. Namun, kata dia, penyadapan juga bisa digunakan untuk hal yang buruk.

"Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terkait dengan pengaturan tentang penyadapan. Penyadapan ini sangat berkaitan dengan hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945," ujarnya.