NADIKABAR.COM — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mendengar masukan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. Aspirasi diserap dari masyarakat hingga akademisi.

"Baik, jadi mengenai hal-hal yang akan kemudian dimasukkan dalam RUU Penyadapan itu gunanya RDP-RDP dilakukan oleh komisi teknis, dalam hal ini Komisi III, untuk menyerap aspirasi dari baik masyarakat, pakar hukum, kemudian akademisi," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Dasco mengatakan seluruh masukan yang diterima akan memperkaya substansi RUU Penyadapan. Pimpinan DPR juga akan berkoordinasi dengan Komisi III dan Badan Keahlian DPR agar rancangan regulasi tersebut dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan.

"Sehingga kemudian pendapat dan masukan itu akan memperkaya apa-apa yang akan dimasukkan dalam RUU Penyadapan. Dan kami dari pimpinan DPR tentunya akan selalu berkoordinasi dengan komisi teknis serta Badan Keahlian agar RUU tersebut sedapat mungkin dapat memenuhi kebutuhan yang ada," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI telah menggelar RDP dengan jajaran Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri untuk membahas RUU tentang penyadapan. Rapat itu digelar Senin (16/11) yang turut dihadiri Kabaintelkam Polri, Komjen Dedy Kusuma Bakti.

"Dalam beberapa waktu belakangan ini, perhatian masyarakat kembali tertuju pada permasalahan kegiatan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum," kata Habiburokhman saat membuka rapat.

Habiburokhman menyebut penyadapan pada dasarnya untuk pencegahan dan pendeteksi kejahatan dengan kewenangan terbatas. Namun, kata dia, penyadapan juga bisa digunakan untuk hal yang buruk.

"Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terkait dengan pengaturan tentang penyadapan. Penyadapan ini sangat berkaitan dengan hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945," ujarnya.