NADIKABAR.COM — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani membuka rapat paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. Dalam kesempatan itu, ia menyoroti ketidakpastian ekonomi global yang turut berdampak kepada tekanan fiskal.

Puan mengatakan pihaknya akan memantau ketahanan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di tengah ketidakpastian ekonomi global.

"DPR RI akan memberi perhatian kepada ketahanan fiskal APBN tahun anggaran 2026 di tengah ketidakpastian ekonomi global yang memberi tekanan fiskal melalui dinamika harga minyak bumi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan dinamika pasar modal," kata Puan dalam Rapat Paripurna ke-11 DPR RI Masa Persidangan II, Selasa (10/11/2026).

Puan menyebut peran APBN 2026 harus tetap dapat melindungi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

"DPR RI akan memastikan bahwa ketahanan fiskal pada APBN tahun anggaran 2026 tetap dapat melindungi perekonomian rakyat dan kesejahteraan rakyat," ucap Puan.

Selain itu, Puan mengungkapkan beberapa isu strategis yang akan menjadi fungsi pengawasan DPR RI dan perlu ditindaklanjuti pemerintah pada masa persidangan II tahun sidang 2026-2027. Di sektor ekonomi di antaranya upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak.

Kemudian, perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal turut menjadi perhatian. Di sektor energi, didorong upaya penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.

1. Penanganan kasus penyadapan presiden RI2. Penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan 3. Penanganan kasus perundungan anak 4. Upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak 5. Percepatan pembangunan rekonstruksi infrastruktur pasca bencana 6. Gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang dan pertanahan, serta perizinan di kawasan industri 7. Perbaikan ketetapan sasaran dan tata kelola bantuan sosial 8. Evaluasi Penanganan karhutla dan percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak 9. Kesiapan dan akurasi data dalam reformasi program jaminan kesehatan nasional 10. Pemerataan program revitalisasi sekolah 11. Perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal 12. Penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak, serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.