Charles mengatakan fasilitas tersebut terutama dibutuhkan kelompok rentan, seperti balita, ibu hamil, lanjut usia, dan masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan.
Ia meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah memanfaatkan bangunan publik yang telah tersedia tanpa harus mendirikan gedung baru.
“Di sejumlah negara yang telah menghadapi kebakaran hutan besar, fasilitas publik telah dimanfaatkan sebagai ruang perlindungan bersih bagi masyarakat yang terdampak kabut asap. Artinya, perlindungan kesehatan tidak harus menunggu sampai api padam,” ujarnya.
Charles juga menekankan pentingnya pemantauan kualitas udara serta pemeliharaan alat penyaring udara agar ruang perlindungan tersebut dapat berfungsi secara optimal bagi masyarakat terdampak.
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin (12/10) bahwa sekitar 639,23 hektare lahan yang terbakar di enam provinsi masih dalam proses pemadaman.
