NADIKABAR.COM — Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, meminta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) memprioritaskan pemasangan kamera pengawas atau CCTV di sejumlah titik rawan kejahatan di Ibu Kota. Penambahan CCTV dinilai penting untuk mencegah tawuran hingga peredaran narkoba.
Inggard mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memanfaatkan kembali anggaran hasil efisiensi pengadaan CCTV untuk memperluas jangkauan pengawasan. Menurutnya, masih banyak wilayah yang membutuhkan fasilitas pemantauan guna meningkatkan keamanan masyarakat.
"Ini harus kembali dioptimalkan," kata Inggard di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Ia menjelaskan, efisiensi pengadaan CCTV dapat dilakukan dengan menyesuaikan spesifikasi dan fitur kamera berdasarkan kebutuhan di lapangan. Fitur analitik maupun surveillance, kata dia, tidak harus dipasang pada seluruh perangkat apabila memang tidak diperlukan.
"Kalau enggak perlu analitik, kenapa dipasang analitik, sehingga ada penghematan. Tentu saja uang penghematan yang sejumlah Rp 80 miliar ini bisa kembali dipasangkan kepada CCTV ke daerah-daerah rawan tawuran, kejahatan, kemacetan," ujarnya.
Inggard berharap anggaran hasil efisiensi tersebut dapat segera dialokasikan untuk menambah titik pemasangan CCTV. Dia juga meminta janji Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait pemasangan CCTV di Jakarta segera direalisasikan.
"Kita ingin yang janjinya Pak Gubernur untuk pemasangan CCTV segera direalisasi, karena sudah ada penghematan dari pemasangan yang kemarin bisa dihemat. Nah, ini harus kembali dioptimalkan untuk pemasangan jumlah titik yang ada agar kebutuhan masyarakat terkait dengan pengamanan dan keamanan bisa terealisasi dengan baik," tuturnya.
Menurut Inggard, pemasangan CCTV perlu difokuskan di lokasi dengan tingkat kerawanan tinggi, termasuk kawasan yang berpotensi menjadi tempat peredaran narkoba. Keberadaan kamera pengawas diharapkan dapat membantu petugas memantau kondisi lingkungan sekaligus mendukung pencegahan tindak kriminalitas.
Selain itu, Inggard mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja Komisi A DPRD DKI agar menyusun anggaran berdasarkan skala prioritas.
Dia menilai setiap alokasi anggaran harus tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terlebih dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
"Yang penting anggaran itu memang harus tepat sasaran dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, dan keselamatan masyarakat, dan keamanan masyarakat," pungkasnya.
