NADIKABAR.COM — Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DKI Jakarta, Abdul Aziz berharap Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pembangunan Keluarga tak sekadar menjadi instrumen perlindungan sosial yang bersifat pasif, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan material dan non-material keluarga.
"Sehingga, setiap kepala keluarga memiliki kapasitas ekonomi yang kokoh, aksesibilitas terhadap peluang peningkatan taraf hidup yang luas, serta perlindungan nyata dari guncangan sosial ekonomi perkotaan," kata dia dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.
Aziz mengatakan, berdasarkan hasil harmonisasi dan penyelarasan materi muatan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembangunan Keluarga disempurnakan menjadi 13 bab dan 31 pasal.
Beberapa pilar substansi yang disepakati dalam Raperda tersebut mencakup penguatan kerangka hukum dan definisional penyelarasan acuan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
