Serta, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, serta penajaman batasan konseptual mengenai keluarga berkualitas, keluarga rentan, fungsi keluarga, ketahanan keluarga, hingga bimbingan perkawinan.
Substansi lainnya, yakni strategi ketahanan dan kesejahteraan keluarga berbasis intervensi multisektoral, mengintegrasikan program pencegahan stunting, pemberdayaan UMKM dan akses pemodalan, penyediaan beasiswa pendidikan, penguatan layanan kesehatan mental masyarakat, dan bimbingan pranikah, serta literasi digital untuk perlindungan anak di era informasi.
Berikutnya, dukungan ketenagakerjaan dan perlindungan hukum, penyediaan mekanisme internal tempat kerja yang mendukung keterlibatan keluarga seperti pendampingan persalinan dan bimbingan perkawinan, serta edukasi dan pendampingan legalitas perkawinan guna meminimalkan praktek perkawinan tidak tercatat atau perkawinan siri.
Selanjutnya, pendekatan regulasi promotif dan preventif non-punitif dengan pemerintah provinsi menempatkan diri sebagai penyedia layanan publik. Hal itu untuk mendorong perubahan perilaku positif tanpa membebankan sanksi pidana atau administratif kepada keluarga.
