Terakhir, tata kelola, kelembagaan, dan kemitraan meliputi penegasan peran perangkat daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam pembinaan dan pengawasan, serta pembukaan ruang kerja sama daerah hingga kemitraan internasional secara akuntabel.
Aziz menambahkan, Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta berkomitmen memastikan bahwa seluruh proses pembentukan peraturan daerah ini memenuhi azas pembentukan perundang-undangan yang baik, transparan, dan akuntabel.
"Pendekatan partisipasi publik yang bermakna telah diterapkan melalui pengikutsertaan elemen masyarakat secara inklusif," katanya.
Dia berharap setelah peraturan daerah tentang pembangunan keluarga ini resmi diundangkan. dapat menjadi landasan hukum yang kokoh dalam memperkuat ketahanan keluarga, melindungi kesejahteraan setiap anggota keluarga, serta mewujudkan generasi penerus yang berkualitas, mandiri, dan berdaya saing.
