NADIKABAR.COM — Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DKI Jakarta, Abdul Aziz berharap Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pembangunan Keluarga tak sekadar menjadi instrumen perlindungan sosial yang bersifat pasif, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan material dan non-material keluarga.
"Sehingga, setiap kepala keluarga memiliki kapasitas ekonomi yang kokoh, aksesibilitas terhadap peluang peningkatan taraf hidup yang luas, serta perlindungan nyata dari guncangan sosial ekonomi perkotaan," kata dia dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.
Aziz mengatakan, berdasarkan hasil harmonisasi dan penyelarasan materi muatan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembangunan Keluarga disempurnakan menjadi 13 bab dan 31 pasal.
Beberapa pilar substansi yang disepakati dalam Raperda tersebut mencakup penguatan kerangka hukum dan definisional penyelarasan acuan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Serta, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, serta penajaman batasan konseptual mengenai keluarga berkualitas, keluarga rentan, fungsi keluarga, ketahanan keluarga, hingga bimbingan perkawinan.
Substansi lainnya, yakni strategi ketahanan dan kesejahteraan keluarga berbasis intervensi multisektoral, mengintegrasikan program pencegahan stunting, pemberdayaan UMKM dan akses pemodalan, penyediaan beasiswa pendidikan, penguatan layanan kesehatan mental masyarakat, dan bimbingan pranikah, serta literasi digital untuk perlindungan anak di era informasi.
Berikutnya, dukungan ketenagakerjaan dan perlindungan hukum, penyediaan mekanisme internal tempat kerja yang mendukung keterlibatan keluarga seperti pendampingan persalinan dan bimbingan perkawinan, serta edukasi dan pendampingan legalitas perkawinan guna meminimalkan praktek perkawinan tidak tercatat atau perkawinan siri.
Selanjutnya, pendekatan regulasi promotif dan preventif non-punitif dengan pemerintah provinsi menempatkan diri sebagai penyedia layanan publik. Hal itu untuk mendorong perubahan perilaku positif tanpa membebankan sanksi pidana atau administratif kepada keluarga.
Terakhir, tata kelola, kelembagaan, dan kemitraan meliputi penegasan peran perangkat daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam pembinaan dan pengawasan, serta pembukaan ruang kerja sama daerah hingga kemitraan internasional secara akuntabel.
Aziz menambahkan, Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta berkomitmen memastikan bahwa seluruh proses pembentukan peraturan daerah ini memenuhi azas pembentukan perundang-undangan yang baik, transparan, dan akuntabel.
"Pendekatan partisipasi publik yang bermakna telah diterapkan melalui pengikutsertaan elemen masyarakat secara inklusif," katanya.
Dia berharap setelah peraturan daerah tentang pembangunan keluarga ini resmi diundangkan. dapat menjadi landasan hukum yang kokoh dalam memperkuat ketahanan keluarga, melindungi kesejahteraan setiap anggota keluarga, serta mewujudkan generasi penerus yang berkualitas, mandiri, dan berdaya saing.
