Meski demikian, DPRD DKI meminta parameter tersebut tetap diselaraskan dengan ketentuan dan kebijakan pemerintah pusat. Selain itu, DPRD DKI mendorong percepatan dan ketepatan jadwal verifikasi lapangan penerima bansos secara by name by address.

DPRD juga mengusulkan agar variabel beban utang dan beban hidup riil keluarga miskin di Jakarta turut dimasukkan dalam usulan indikator penilaian desil.

"DPRD menilai aspek tersebut perlu diperhatikan agar proses penentuan penerima manfaat bansos dapat menggambarkan kondisi masyarakat Jakarta secara lebih faktual," imbuhnya.