“Karena itu, sebelum memperluas mandat menjadi operator berbagai moda, Fraksi meminta PT Transportasi Jakarta menjelaskan bagaimana perluasan usaha tersebut akan memperbaiki layanan utama, bukan justru memecah fokus manajemen dan sumber daya perusahaan,” ujar Al Fatih.
Sementara itu, Fraksi NasDem Gias Kumari Putra meminta agar ekspansi Transjakarta ke sektor laut dan udara tidak menjadi beban baru bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Menurut NasDem, operasional kapal laut dan angkutan udara memiliki risiko serta biaya pemeliharaan dan operasional yang lebih kompleks dibandingkan transportasi bus.
NasDem menilai ekspansi tersebut harus disertai perencanaan bisnis yang matang agar tidak bergantung pada subsidi atau Public Service Obligation (PSO).
Kemudian, Perwakilan Fraksi PSI Francine Widjojo mengatakan perluasan tersebut harus memiliki dasar yang jelas, terutama mengingat layanan bus Transjakarta masih membutuhkan dukungan anggaran.
PSI menyoroti subsidi Transjakarta dalam APBD 2026 sebesar Rp3,75 triliun, yang disebut hanya mencukupi untuk sembilan bulan, sementara kebutuhan PSO telah menembus Rp4 triliun.
