“Di tengah defisit itu, Raperda (Rancangan peraturan daerah) justru memperluas usaha ke angkutan laut dan udara dengan modal dasar naik menjadi Rp13,4 triliun, padahal layanan udara belum memiliki rincian apa pun,” tutur Francine.
PSI juga meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjelaskan tambahan subsidi yang dibutuhkan apabila Transjakarta mulai mengoperasikan layanan laut.
Fraksi tersebut juga mempertanyakan jika nantinya ada PSO khusus untuk Transjakarta Laut yang dipisahkan dari PSO Transjakarta dan Transjabodetabek.
“Jangan sampai ongkos ekspansi ini ditebus rakyat lewat kenaikan tarif atau penyusutan layanan dalam kota,” tegas Francine.
PSI pun meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar menyerahkan studi kelayakan, kebutuhan modal, serta mitigasi risiko untuk setiap lini usaha baru sebelum klausul perluasan usaha tersebut disetujui DPRD.
