Selain belanja pegawai, masih terdapat sejumlah kebutuhan wajib dan mengikat lainnya yang belum dianggarkan secara penuh. Kondisi inilah yang kemudian menjadi bagian dari persoalan pembiayaan daerah yang harus diselesaikan.

Namun, Tetep menegaskan langkah berutang tidak boleh menjadi pola yang terus berulang setiap kali terjadi kekurangan dalam penganggaran. Pemprov Jabar diminta membenahi perencanaan APBD agar kebutuhan wajib dapat dipenuhi sejak awal tahun anggaran.

"Untuk pembahasan APBD 2027 harus dipastikan bahwa belanja wajib mengikat di 2027 itu sudah benar-benar teranggarkan," ucapnya.