Ida mengungkapkan DPRD telah berkomunikasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memperoleh penjelasan mengenai langkah-langkah pengembangan proyek tersebut. Ia meminta pemerintah pusat dan pihak terkait, termasuk PT PLN, membuka komunikasi dengan masyarakat sejak awal agar tujuan, manfaat, risiko, serta dampak proyek dapat dipahami secara utuh.
"Energi panas bumi memang memiliki banyak potensi positif dari sisi pemerintah maupun peneliti. Namun, informasi itu belum tersampaikan secara luas kepada masyarakat. Karena itu, komunikasi dua arah harus segera dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan penilaian negatif," tutur Ida.
Persoalan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam agenda transisi energi berkeadilan. Jawa Tengah memiliki potensi energi terbarukan yang besar, mulai dari tenaga surya hingga panas bumi.
Studi Institute for Essential Services Reform (IESR) mencatat potensi teknis pembangkit energi terbarukan skala utilitas di Jawa Tengah mencapai 285.490 megawatt (MW). Dari jumlah tersebut, sekitar 12.350 MW dinilai layak secara finansial. Angka itu jauh di atas kapasitas EBT terpasang yang tercatat sebesar 572,75 MW.
