NADIKABAR.COM — Hal itu disampaikannya dalam Dialog Publik TVRI Jateng bertema 'Menguatkan PAD, Menuju Kemandirian Fiskal Jateng'. Dialog tersebut juga menghadirkan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jateng Muhammad Masrofi dan ekonom Fakultas Ekonomi & Bisnis Unika Soegijapranata Westri Kekali Susilowati.
Pada kesempatan itu, Bambang menjelaskan DPRD melalui Komisi C memiliki peran strategis memperkuat PAD, baik melalui fungsi legislasi maupun pengawasan. Salah satu langkah yang baru dilakukan adalah mengkaji perubahan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Menurut Bambang, perubahan regulasi tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi tarif sekaligus mengidentifikasi potensi objek retribusi baru yang dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah.
Selain sektor pajak dan retribusi, Komisi C juga mendorong peningkatan kinerja BUMD. Bambang menilai kontribusi deviden BUMD terhadap kas daerah masih perlu ditingkatkan, terutama memperbaiki tata kelola dan profesionalisme sumber daya manusia.
"Problemnya, masih terdapat disparitas kinerja antara BUMD sektor jasa keuangan dan nonjasa keuangan. Kami di legislatif mendorong agar tata kelola dan profesionalisme SDM pengelolanya terus ditingkatkan melalui prinsip Good Corporate Governance (GCG)," ujar Bambang dalam dokumen tertulis, Jumat (13/11/2026).
Bambang juga menyoroti potensi pemanfaatan aset milik pemerintah daerah yang selama ini belum produktif. Menurutnya, kewenangan Bapenda dalam mengelola dan memasarkan aset daerah yang tidak terpakai (idle) di 35 kabupaten/ kota harus dimanfaatkan secara optimal agar mampu menghasilkan nilai ekonomis.
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Jateng Muhammad Masrofi memaparkan realisasi PAD hingga 10 November 2026 mencapai Rp 12,807 triliun atau 81,03% dari target Rp 15,806 triliun.
