Adapun realisasi total pendapatan daerah, termasuk transfer dari pemerintah pusat, mencapai Rp 18,356 triliun atau 79,01% dari target Rp 23,2 triliun.
Masrofi optimistis sisa target pendapatan dapat dikejar dalam 2 bulan terakhir 2026 melalui sejumlah terobosan. Ia menegaskan pencapaian target tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya pemerintah provinsi.
"Ini bukan tugas pemerintah provinsi saja, melainkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kabupaten/ kota dan masyarakat. Gubernur mengarahkan agar ada sinergi, koordinasi, dan kolaborasi untuk nyengkuyung bareng memperkuat kondisi fiskal," kata Masrofi.
Sejumlah kebijakan telah disiapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memberikan kemudahan kepada masyarakat.
Kebijakan tersebut di antaranya adalah penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pembebasan pajak progresif bagi kepemilikan lebih dari 1 kendaraan atas nama yang sama, dan program cashback Rp 50.000 bagi wajib pajak yang memenuhi ketentuan.
Program penghapusan denda dan pembebasan pajak progresif mulai diberlakukan sejak 21 September 2026. Sementara program cashback diluncurkan pada 5 November 2026 dan diberikan kepada 5 wajib pajak pertama setiap hari di Samsat induk masing-masing kabupaten/ kota, terdiri atas 3 pembayar pajak tahunan dan 2 pembayar pajak 5 tahunan.
