Bapenda juga memperluas jam pelayanan pada Jumat dan Sabtu serta mendekatkan layanan kepada masyarakat melalui kehadiran di kawasan Car Free Day.
Masrofi juga menegaskan, Bapenda berkomitmen memperkuat transparansi penggunaan pajak daerah. Salah satu langkah yang disiapkan adalah memasang papan informasi pada proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan gedung sekolah.
"Tujuannya untuk menunjukkan bahwa pembangunan tersebut dibiayai melalui kontribusi pajak masyarakat," jelasnya.
Dari perspektif akademisi, Westri Kekali Susilowati menilai kebijakan relaksasi pajak yang dilakukan Bapenda sudah tepat untuk menjaga kepatuhan masyarakat di tengah tantangan ekonomi.
Namun, dalam jangka panjang, penguatan PAD tidak boleh hanya bertumpu pada pajak kendaraan bermotor. Pemerintah Daerah, menurutnya, perlu mengembangkan sumber pendapatan nonpajak, mengelola kawasan ekonomi dan aset daerah secara profesional, serta memperbaiki iklim investasi.
"Masyarakat pada dasarnya sadar bahwa pajak merupakan bentuk kontribusi untuk pembangunan. Namun, kunci utamanya adalah transparansi. Sistem digital yang terintegrasi sangat membantu mendeteksi kebocoran sekaligus memperlihatkan ke mana dana pajak digunakan," jelas Westri.
