NADIKABAR.COM — Anggota DPRD NTB Daerah Pemilihan (Dapil) Lombok Barat-Lombok Utara, Suharto, menyoroti penanganan krisis air bersih di kawasan wisata Gili Trawangan selama sepekan terakhir. Menurut dia, penanganan krisis air di Gili Trawangan harus memikirkan jangka panjang.
Anggota Komisi IV DPRD NTB ini menyebut, penggunaan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) yang dikelola oleh PT Tiara Cipta Nirwana bekerjasama dengan PDAM Amerta Dayan Gunung di Gili Trawangan diyakini memakan biaya mahal dan tidak ideal untuk jangka panjang.
Bahkan, politikus NasDem NTB ini menegaskan, penggunaan sistem SWRO memerlukan operasional yang sangat tinggi. Terutama pada daya listrik dan pemeliharaan membran.
"Selama menggunakan SWRO mahal jatuhnya. Karena butuh energi listrik dan membran. Membran itu butuh energi besar untuk dorong air," ujar Suharto di Mataram, Jumat (11/9/2026).
Suharto berseloroh, bahwa teknologi SWRO pada dasarnya diciptakan untuk skala ekstrem. Sehingga keberadaannya di kawasan wisata justru membebankan para pelaku usaha. Bahkan sistem ini dinilai kurang ideal untuk sektor bisnis.
"Jadi teknik SWRO ini kan teknik yang dipakai ke Bulan. Jadi sistem ini mahal. Kalau untuk kepentingan rakyat, kepentingan pengusaha, butuh sentuhan pemerintah. Jadi butuh air dari Lombok Utara ke gili-gili," tegasnya.
Suharto menduga, skema SWRO yang diterapkan di Trawangan sarat dengan kepentingan bisnis. Dia mendorong agar pemerintah daerah memberanikan diri beralih ke pemasangan pipa bawah laut atau underwater piping line dari daratan Kabupaten Lombok Utara (KLU) menuju kawasan 3 Gili.
"Lebih baik biaya pipa bawah laut. Orang PLN kabel bawah laut saja bisa, kenapa ini tidak bisa? Berarti ini belum ketemu kontraktor saja, jadi mikirnya susah," tegasnya.
