Suharto pun menyayangkan selama suplai air disetop, proses transfer air dari daratan KLU ke kawasan Gili yang dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan warga dan perhotelan di sana. Bahkan, beberapa hotel sempat berhenti beroperasi ketika suplai air dari SWRO diputus.
"Jadi ini hanya komitmen politik. Kita katakanlah dari daratan KLU itu ke kawasan Gili-Gili itu. Padahal lebih mahal cost-nya kalau terus-terus pakai SWRO. Mungkin political will-nya agak kurang dari pemerintah," kritiknya.
Suharto kembali menegaskan perlunya keterlibatan pemerintah secara langsung untuk mencari investor maupun menggandeng BUMD setempat untuk memasang pipa bawah laut untuk layanan jangka panjang.
"Saya harapkan negara harus hadir. Jadi negara harus invest sedikit, cari investor. PDAM kan bisa di sana, tinggal minta dukungan dari pemerintah pusat untuk pipanisasi," tuturnya.
Dia juga menyayangkan batalnya bantuan pipa dari Kementerian PUPR di masa lalu akibat keberadaan PT TCN. Selain itu, dia juga menyayangkan Bupati Lombok Utara yang menolak pemasangan pipa bawah laut ke Gili Trawangan.
"Nah inilah yang saya bilang, jadi orientasinya itu tidak murni kepada low-cost. Coba pikirkanlah para pebisnis di sana," imbau Politisi NasDem ini.
Para pengusaha di Gili Trawangan merupakan bagian dari masyarakat yang menyokong sektor pariwisata. Sehingga berhak mendapatkan fasilitas air minum dengan cost rendah.
"Para pebisnis ini kan butuh dukungan pemerintah. Nah di sini pemerintah itu harus drain anggaran untuk mendukung fasilitas ke rakyat. Pengusaha-pengusaha yang ada di Trawangan itu yang sebut pelaku wisata juga kan rakyat, masyarakat," paparnya.
