Dia pun membandingkan tarif air minum hasil penyulingan SWRO yang jauh lebih tinggi daripada air dari pipa bawah laut dari PDAM. Bahkan dari informasi yang dia terima, besaran tarif SWRO di Trawangan tembus Rp 20 ribu per kubik.
"Jadi kan harus hadir pemerintah itu untuk memberikan fasilitas yang mereka biaya operasinya tidak semahal SWRO ini. Kan mereka beli air SWRO kan pasti lebih mahal daripada bayar air PDAM," cetusnya.
Oleh karena itu, Suharto mendorong, pemasangan pipa air bawah laut dinilai menjadi satu-satunya solusi permanen, sebagaimana yang telah diterapkan di pulau tetangga.
"Harus ada pipanisasi pipa underwater sea, underwater piping line gitu. Gili Air kan sudah menerapkan itu. Tidak bisa terus-terusan hanya mengandalkan SWRO ini, mahal," imbuhnya.
Ia menambahkan, tingginya biaya produksi SWRO secara otomatis berdampak pada tingginya harga jual ke konsumen. Atas kondisi tersebut, Suharto mempertanyakan keengganan Pemda dalam menerapkan solusi berbiaya rendah. Dia pun mendesak agar pemerintah melakukan kajian kelayakan pemasangan pipa bawah laut.
"Kalau umpamanya Pemda harus mengkaji feasibility-nya itu harus segera. Segera buat kajian bagaimana agar masyarakat para pengusaha di sana, segera menikmati air bersih yang dikirim dari daratan KLU itu," desaknya.
Penolakan opsi pipanisasi oleh Bupati setempat, Suharto mendorong jurnalis dan publik untuk terus mengawal hasil kajian terkait kerugian penggunaan SWRO. Selain masalah harga, Suharto memperingatkan adanya ancaman dampak lingkungan yang serius akibat penyedotan air tanah secara terus-menerus dengan sistem SWRO itu.
"Ini kan akan terjadi abrasi. Akan terus digerus air di pulau itu. Di bawah itu akan tergerus oleh sedotan air. Tanah akan turun, bahaya itu. Jadi kalau ambil airnya dari daratan butuh pipa saja. Itu saran kami," pungkasnya.
