NADIKABAR.COM — Anggota DPRD NTB Daerah Pemilihan (Dapil) Lombok Barat-Lombok Utara, Suharto, menyoroti penanganan krisis air bersih di kawasan wisata Gili Trawangan selama sepekan terakhir. Menurut dia, penanganan krisis air di Gili Trawangan harus memikirkan jangka panjang.

Anggota Komisi IV DPRD NTB ini menyebut, penggunaan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) yang dikelola oleh PT Tiara Cipta Nirwana bekerjasama dengan PDAM Amerta Dayan Gunung di Gili Trawangan diyakini memakan biaya mahal dan tidak ideal untuk jangka panjang.

Bahkan, politikus NasDem NTB ini menegaskan, penggunaan sistem SWRO memerlukan operasional yang sangat tinggi. Terutama pada daya listrik dan pemeliharaan membran.

"Selama menggunakan SWRO mahal jatuhnya. Karena butuh energi listrik dan membran. Membran itu butuh energi besar untuk dorong air," ujar Suharto di Mataram, Jumat (11/9/2026).

Suharto berseloroh, bahwa teknologi SWRO pada dasarnya diciptakan untuk skala ekstrem. Sehingga keberadaannya di kawasan wisata justru membebankan para pelaku usaha. Bahkan sistem ini dinilai kurang ideal untuk sektor bisnis.

"Jadi teknik SWRO ini kan teknik yang dipakai ke Bulan. Jadi sistem ini mahal. Kalau untuk kepentingan rakyat, kepentingan pengusaha, butuh sentuhan pemerintah. Jadi butuh air dari Lombok Utara ke gili-gili," tegasnya.

Suharto menduga, skema SWRO yang diterapkan di Trawangan sarat dengan kepentingan bisnis. Dia mendorong agar pemerintah daerah memberanikan diri beralih ke pemasangan pipa bawah laut atau underwater piping line dari daratan Kabupaten Lombok Utara (KLU) menuju kawasan 3 Gili.

"Lebih baik biaya pipa bawah laut. Orang PLN kabel bawah laut saja bisa, kenapa ini tidak bisa? Berarti ini belum ketemu kontraktor saja, jadi mikirnya susah," tegasnya.

Suharto pun menyayangkan selama suplai air disetop, proses transfer air dari daratan KLU ke kawasan Gili yang dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan warga dan perhotelan di sana. Bahkan, beberapa hotel sempat berhenti beroperasi ketika suplai air dari SWRO diputus.

"Jadi ini hanya komitmen politik. Kita katakanlah dari daratan KLU itu ke kawasan Gili-Gili itu. Padahal lebih mahal cost-nya kalau terus-terus pakai SWRO. Mungkin political will-nya agak kurang dari pemerintah," kritiknya.

Suharto kembali menegaskan perlunya keterlibatan pemerintah secara langsung untuk mencari investor maupun menggandeng BUMD setempat untuk memasang pipa bawah laut untuk layanan jangka panjang.

"Saya harapkan negara harus hadir. Jadi negara harus invest sedikit, cari investor. PDAM kan bisa di sana, tinggal minta dukungan dari pemerintah pusat untuk pipanisasi," tuturnya.

Dia juga menyayangkan batalnya bantuan pipa dari Kementerian PUPR di masa lalu akibat keberadaan PT TCN. Selain itu, dia juga menyayangkan Bupati Lombok Utara yang menolak pemasangan pipa bawah laut ke Gili Trawangan.

"Nah inilah yang saya bilang, jadi orientasinya itu tidak murni kepada low-cost. Coba pikirkanlah para pebisnis di sana," imbau Politisi NasDem ini.

Para pengusaha di Gili Trawangan merupakan bagian dari masyarakat yang menyokong sektor pariwisata. Sehingga berhak mendapatkan fasilitas air minum dengan cost rendah.

"Para pebisnis ini kan butuh dukungan pemerintah. Nah di sini pemerintah itu harus drain anggaran untuk mendukung fasilitas ke rakyat. Pengusaha-pengusaha yang ada di Trawangan itu yang sebut pelaku wisata juga kan rakyat, masyarakat," paparnya.

Dia pun membandingkan tarif air minum hasil penyulingan SWRO yang jauh lebih tinggi daripada air dari pipa bawah laut dari PDAM. Bahkan dari informasi yang dia terima, besaran tarif SWRO di Trawangan tembus Rp 20 ribu per kubik.

"Jadi kan harus hadir pemerintah itu untuk memberikan fasilitas yang mereka biaya operasinya tidak semahal SWRO ini. Kan mereka beli air SWRO kan pasti lebih mahal daripada bayar air PDAM," cetusnya.

Oleh karena itu, Suharto mendorong, pemasangan pipa air bawah laut dinilai menjadi satu-satunya solusi permanen, sebagaimana yang telah diterapkan di pulau tetangga.

"Harus ada pipanisasi pipa underwater sea, underwater piping line gitu. Gili Air kan sudah menerapkan itu. Tidak bisa terus-terusan hanya mengandalkan SWRO ini, mahal," imbuhnya.

Ia menambahkan, tingginya biaya produksi SWRO secara otomatis berdampak pada tingginya harga jual ke konsumen. Atas kondisi tersebut, Suharto mempertanyakan keengganan Pemda dalam menerapkan solusi berbiaya rendah. Dia pun mendesak agar pemerintah melakukan kajian kelayakan pemasangan pipa bawah laut.

"Kalau umpamanya Pemda harus mengkaji feasibility-nya itu harus segera. Segera buat kajian bagaimana agar masyarakat para pengusaha di sana, segera menikmati air bersih yang dikirim dari daratan KLU itu," desaknya.

Penolakan opsi pipanisasi oleh Bupati setempat, Suharto mendorong jurnalis dan publik untuk terus mengawal hasil kajian terkait kerugian penggunaan SWRO. Selain masalah harga, Suharto memperingatkan adanya ancaman dampak lingkungan yang serius akibat penyedotan air tanah secara terus-menerus dengan sistem SWRO itu.

"Ini kan akan terjadi abrasi. Akan terus digerus air di pulau itu. Di bawah itu akan tergerus oleh sedotan air. Tanah akan turun, bahaya itu. Jadi kalau ambil airnya dari daratan butuh pipa saja. Itu saran kami," pungkasnya.