NADIKABAR.COM — Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan rencana pemanfaatan kawasan hutan di wilayah provinsi ini untuk pembangunan barak militer dan lokasi latihan perang perlu melalui kajian menyeluruh.

"Perlu kajian menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek hukum, lingkungan serta ketahanan pangan agar kepentingan pertahanan negara tetap berjalan beriringan dengan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan," kata Ketua Komisi B DPRD DIY Andriana Wulandari di Yogyakarta, Senin.

Wacana pemanfaatan kawasan hutan untuk barak militer tersebut mencuat setelah Rapat Kerja Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diselenggarakan DPD di DIY pada 19 Oktober 2026.

Dalam rapat tersebut, menurut dia, muncul informasi mengenai permintaan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan barak militer dalam mendukung kebutuhan pertahanan negara.

Komisi B DPRD DIY menegaskan tidak mempersoalkan kepentingan pertahanan negara, namun keterbatasan kawasan hutan di DIY serta persoalan alih fungsi lahan pertanian perlu menjadi pertimbangan sebelum ada kebijakan penggunaan ruang untuk kepentingan tersebut.