"Pertahanan negara memang penting, tetapi kita juga harus melihat kondisi DIY yang memiliki kawasan hutan terbatas. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian karena pembangunan di DIY hampir mencapai seribu hektare per tahun," katanya.
Dengan demikian, menurut dia, kondisi tersebut juga harus menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus dipikirkan dan diperhitungkan bersama agar tidak semakin memperbesar kehilangan lahan produktif di wilayah DIY.
Menurut dia, hutan tidak hanya memiliki fungsi ekologis, tetapi juga menjadi ruang edukasi, budaya, dan spiritual masyarakat, sementara keberadaan lahan pertanian produktif menjadi penopang keberlanjutan produksi pangan daerah.
"Filosofi Hamemayu Hayuning Bawana harus menjadi landasan dalam pengelolaan tata ruang di DIY, sehingga setiap kebijakan pembangunan perlu pertimbangan keseimbangan antara kepentingan manusia, kelestarian alam, dan karakteristik wilayah keistimewaan Yogyakarta," katanya.
Untuk itu, kata dia, sebagai tindak lanjut, Komisi B DPRD DIY berencana mengundang Dinas Kehutanan DIY untuk berdiskusi untuk memperoleh kejelasan mengenai perkembangan komunikasi antara instansi terkait dan pemerintah daerah, sekaligus memastikan persoalan penggunaan kawasan hutan mendapat perhatian.