Dia mengatakan ada lima hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan kawasan hutan maupun lahan pertanian untuk kepentingan pertahanan. Pertama, transparansi penggunaan ruang, meliputi kejelasan lokasi, luasan, status kawasan, tujuan, dan bentuk kegiatan yang direncanakan.
Kedua, kepastian hukum dan prosedur, dengan memastikan setiap pemanfaatan kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, kajian dampak lingkungan dan sosial yang mencakup pengaruh terhadap ekosistem, sumber daya air, keanekaragaman hayati, serta kehidupan masyarakat sekitar.
Keempat, perlindungan LP2B (lahan pertanian pangan berkelanjutan), dan ketahanan pangan agar pemanfaatan ruang tidak mengurangi keberlanjutan lahan pertanian produktif maupun kapasitas produksi pangan daerah.
Yang kelima, koordinasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat terdampak, dengan melibatkan pemerintah daerah, instansi kehutanan, institusi pertahanan, instansi pertanian dan tata ruang, akademisi, serta masyarakat yang berpotensi terdampak.
"Jangan sampai kita berbicara tentang pertahanan negara, tetapi mengabaikan ketahanan pangan. Keduanya merupakan bagian dari ketahanan nasional yang harus berjalan beriringan," ujar Andriana.