NADIKABAR.COM — Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan rencana pemanfaatan kawasan hutan di wilayah provinsi ini untuk pembangunan barak militer dan lokasi latihan perang perlu melalui kajian menyeluruh.
"Perlu kajian menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek hukum, lingkungan serta ketahanan pangan agar kepentingan pertahanan negara tetap berjalan beriringan dengan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan," kata Ketua Komisi B DPRD DIY Andriana Wulandari di Yogyakarta, Senin.
Wacana pemanfaatan kawasan hutan untuk barak militer tersebut mencuat setelah Rapat Kerja Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diselenggarakan DPD di DIY pada 19 Oktober 2026.
Dalam rapat tersebut, menurut dia, muncul informasi mengenai permintaan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan barak militer dalam mendukung kebutuhan pertahanan negara.
Komisi B DPRD DIY menegaskan tidak mempersoalkan kepentingan pertahanan negara, namun keterbatasan kawasan hutan di DIY serta persoalan alih fungsi lahan pertanian perlu menjadi pertimbangan sebelum ada kebijakan penggunaan ruang untuk kepentingan tersebut.
"Pertahanan negara memang penting, tetapi kita juga harus melihat kondisi DIY yang memiliki kawasan hutan terbatas. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian karena pembangunan di DIY hampir mencapai seribu hektare per tahun," katanya.
Dengan demikian, menurut dia, kondisi tersebut juga harus menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus dipikirkan dan diperhitungkan bersama agar tidak semakin memperbesar kehilangan lahan produktif di wilayah DIY.
Menurut dia, hutan tidak hanya memiliki fungsi ekologis, tetapi juga menjadi ruang edukasi, budaya, dan spiritual masyarakat, sementara keberadaan lahan pertanian produktif menjadi penopang keberlanjutan produksi pangan daerah.
"Filosofi Hamemayu Hayuning Bawana harus menjadi landasan dalam pengelolaan tata ruang di DIY, sehingga setiap kebijakan pembangunan perlu pertimbangan keseimbangan antara kepentingan manusia, kelestarian alam, dan karakteristik wilayah keistimewaan Yogyakarta," katanya.
Untuk itu, kata dia, sebagai tindak lanjut, Komisi B DPRD DIY berencana mengundang Dinas Kehutanan DIY untuk berdiskusi untuk memperoleh kejelasan mengenai perkembangan komunikasi antara instansi terkait dan pemerintah daerah, sekaligus memastikan persoalan penggunaan kawasan hutan mendapat perhatian.
Dia mengatakan ada lima hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan kawasan hutan maupun lahan pertanian untuk kepentingan pertahanan. Pertama, transparansi penggunaan ruang, meliputi kejelasan lokasi, luasan, status kawasan, tujuan, dan bentuk kegiatan yang direncanakan.
Kedua, kepastian hukum dan prosedur, dengan memastikan setiap pemanfaatan kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, kajian dampak lingkungan dan sosial yang mencakup pengaruh terhadap ekosistem, sumber daya air, keanekaragaman hayati, serta kehidupan masyarakat sekitar.
Keempat, perlindungan LP2B (lahan pertanian pangan berkelanjutan), dan ketahanan pangan agar pemanfaatan ruang tidak mengurangi keberlanjutan lahan pertanian produktif maupun kapasitas produksi pangan daerah.
Yang kelima, koordinasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat terdampak, dengan melibatkan pemerintah daerah, instansi kehutanan, institusi pertahanan, instansi pertanian dan tata ruang, akademisi, serta masyarakat yang berpotensi terdampak.
"Jangan sampai kita berbicara tentang pertahanan negara, tetapi mengabaikan ketahanan pangan. Keduanya merupakan bagian dari ketahanan nasional yang harus berjalan beriringan," ujar Andriana.