NADIKABAR.COM — Jika vampir atau drakula adalah legenda yang bangkit di malam hari untuk menancapkan taringnya dan mengisap darah segar demi memperpanjang keabadiannya, maka "Dracula State" adalah negara-atau lebih tepatnya oknum penguasa di dalam struktur negara-yang menggunakan perangkat kekuasaan untuk menancapkan "taring" digital, mengisap privasi, dan menenggak informasi privat warganya secara sembunyi-sembunyi.
Jika drakula mengisap darah untuk mempertahankan hidupnya, oknum dalam "Dracula State" mengisap informasi untuk melanggengkan kekuasaannya. Keduanya sama-sama mendambakan keabadian. Bagi drakula, darah adalah sumber kehidupan; sedangkan bagi oknum dalam "Dracula State", rahasia pribadi, transkrip komunikasi, hingga percakapan paling intim-dari warga negara, pejabat, politisi, bahkan Presiden-adalah komoditas utama demi mempertahankan cengkeraman kekuasaannya.
Bayangkan, Listyo Sigit Prabowo yang saat itu Kepala Kepolisian Negara beserta lingkaran terdekatnya, diduga menyadap Presiden yang sedang menjabat, dua mantan Presiden, ketua umum partai, tokoh politik, pejabat negara, masyarakat sipil, dan ribuan warga negara lainnya.
Melihat luasnya sasaran dan masifnya jumlah korban, mungkin inilah yang pertama di dunia. Ini bukan lagi sekadar kejahatan biasa, tapi luar biasa. Bahkan jika ada kategori kejahatan yang melampaui extraordinary crime, mungkin di situlah titik yang tepat untuk mendefinisikan kejahatan ini.
Jika selama ini skandal penyadapan global selalu merujuk pada kasus Watergate di Amerika Serikat, pasca-kejadian ini, Indonesia tampaknya akan menyumbangkan istilah baru dalam literatur politik dan percakapan dunia. Jika "dunia lama" mengenal Watergate, sejarah politik global kini berpotensi mencatatkan istilah baru dari Indonesia: "ListyoGate", atau nama lainnya.
Jika ada hal yang patut kita "syukuri"-meski dibalut rasa malu dan keprihatinan mendalam-mungkin ini. Indonesia akhirnya masuk dalam catatan rekor dunia. Namun untuk hal yang buruk: skandal penyadapan terbesar dalam sejarah demokrasi modern. Sebuah peristiwa yang skala dan dampaknya bahkan membuat kasus Watergate tampak kerdil.
Jika Watergate "hanya" menyadap satu partai saja, yang ini targetnya semua partai beserta ketua umumnya, Presiden sedang menjabat, mantan Presiden dan ribuan orang lainnya. Semua pihak yang namanya ada dalam "peta politik" Indonesia, disapu bersih dalam penyadapan ini. Yang tersisa cuma kelompok politik tertentu yang terafiliasi dengan penyadap sendiri. Namun soal ini-terbukti tidaknya-nanti kita lihat lebih lanjut dalam penyidikan, penuntutan dan persidangan yang akan dilakukan. Di sanalah harusnya semua akan terang benderang.
LSP ini polisi, penegak hukum. Terlebih sebagai Kepala Kepolisian Negara, dialah salah satu penjaga tertinggi hukum di Republik ini. Sosok yang memastikan hukum ditaati, dan seluruh rakyat dilindungi. Jadi aksinya ini bukan lagi sekadar pelanggaran privasi semata, melainkan tikaman telak terhadap demokrasi, supremasi hukum, dan pelecehan terhadap konstitusi kita yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.
Ini kita baru bicara dari sisi LSP selaku Kepala Kepolisian Negara, belum terkait motif dan tujuan penyadapan yang dia lakukan. Apakah ada pihak yang memerintahkannya? Siapa yang menerima manfaat dari hasil sadapan ini, serta berbagai pertanyaan lainnya.
Dalam pandangan saya, penangkapan LSP ini baru separuh dari kebenaran. Baru halaman pertama dari babak berikutnya yang mungkin lebih gelap. Pertanyaan yang jauh lebih substansial-dari sisi pidana maupun politik-justru terletak pada lapis berikutnya: apa motif di balik penyadapan ini? Apakah penyadapan ini murni inisiatif LSP sendiri? Jika iya, apa tujuannya sampai berani menyadap begitu banyak orang, bahkan Presiden yang notabene atasannya sendiri? Atau adakah aktor intelektual di balik penyadapan ini? Yang dalam teori penyertaan dalam hukum pidana disebut doenpleger atau pihak yang menyuruh melakukan. Dan terakhir, ke tangan siapa arus informasi serta manfaat dari hasil sadapan ini mengalir?
Pertanyaan-pertanyaan krusial inilah yang wajib diungkap secara jujur, transparan, dan akuntabel oleh penyidik dan Kepolisian. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang utuh tanpa ada satu pun fakta yang ditutupi. Apalagi pihak-pihak yang namanya ikut disadap, tentu ingin bagian ini dibuka seterang benderang mungkin. Sebab ada yang aneh dalam penyadapan ini: terjadi "tebang pilih". Ada yang disadap, ada pihak yang tidak. Padahal kedudukan pihak yang tidak disadap ini hampir sama tingginya dengan yang disadap. Tentu ini menimbulkan pertanyaan besar.
Ketika hampir seluruh peta politik - dari lingkar kekuasaan tertinggi di istana: Presiden, mantan Presiden, para ketua umum partai, jurnalis, LSM, dll-tersadap tanpa celah, status informasi yang diperoleh jelas bukan lagi sekadar data biasa. Dalam kekuasaan, informasi sering menjadi komoditas paling mematikan. Ia bisa jadi instrumen untuk menjatuhkan Presiden, alat pemerasan politik (blackmail), tawar-menawar keputusan, komoditas transaksi bawah tangan, hingga jadi alat melumpuhkan lawan dan mengamankan kelompok tertentu.
