Jika hukum pidana kita masih terjebak pada definisi klasik yang membayangkan makar harus selalu ditandai adanya niat, permulaan persiapan, menggulingkan kekuasaan secara fisik dan serangan (aanslag), maka hukum kita akan gagap merespons jenis ancaman baru ini. Sebab "melumpuhkan" negara hari ini tidak lagi membutuhkan pergerakan pasukan, melainkan cukup dengan menguasai lalu lintas data dan rahasia para pengambil keputusan tertinggi.
Ke depan, kita harus berani memperluas cara pandang hukum kita terkait makar dan keamanan negara ini. Penyadapan gelap dan ilegal terhadap pemimpin tertinggi negara, sudah sepatutnya dikualifikasikan sebagai bentuk makar. Sebab, melumpuhkan dan menjatuhkan kepala negara saat ini tidak lagi membutuhkan peluru atau pengerahan massa, tetapi cukup dengan penguasaan data.
Hari ini, Kepala Negara dapat dengan mudah disandera oleh data yang dicuri -terlebih ketika pengkhianatan itu justru berasal dari dalam pemerintahan sendiri.
Skandal ini tidak boleh hanya menjadi angin lalu. Peristiwa kelam ini harus menjadi titik balik dan momentum perombakan total terhadap regulasi dan pengawasan penyadapan kita. Tidak boleh lagi ada instrumen negara yang dibiarkan berjalan tanpa kendali dan pengawasan yang ketat.
Belajar dari kejadian ini, idealnya kewenangan menyadap harus dicabut statusnya sebagai kebijakan internal instansi. Ia harus dikembalikan pada hakikat aslinya sebagai tindakan hukum luar biasa (extraordinary legal action) yang hanya boleh dieksekusi dengan standar pembuktian yang sangat ketat.
Karena itu, kita harus mengakhiri era "wewenang sadap tanpa kontrol", dengan mengikat seluruh lembaga penegak hukum pada mekanisme perizinan peradilan (judicial authorization). Hakim lah yang bertindak sebagai filter konstitusional untuk memastikan penyadapan tersebut murni ditujukan untuk memberantas kejahatan serius - seperti terorisme, korupsi, narkoba dan kejahatan berat lainnya - bukan untuk kepentingan memata-matai rival politik, apalagi pimpinan negara.
Jika mekanisme izin pengadilan ini dianggap terlalu berat, mengurangi kerahasiaan atau dikhawatirkan memperlambat kinerja penegak hukum, sistem pengawasan pasca-tindakan (post-action oversight), dapat menjadi alternatif lainnya. Setiap enam bulan sekali-seluruh perangkat, server, dan aktivitas penyadapan-wajib diaudit secara berkala oleh komisi atau badan independen untuk memastikan tidak adanya penyadapan ilegal, "perekaman siluman" atau penyalahgunaan wewenang.
Tidak bisa dibantah, penyadapan adalah instrumen penting dalam penegakan hukum dan perlindungan terkait keamanan negara kita. Oleh karena itu, keberadaannya harus tetap dipertahankan. Bahkan jika perlu, negara melengkapi dengan teknologi yang lebih canggih. Namun, karena daya jangkau dan dampaknya begitu besar jika disalahgunakan - apalagi pasca kejadian penyadapan ini - sistem pengawasan berlapis wajib ada.
Republik ini didirikan di atas cita-cita luhur sebagai negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara pengawasan (Surveillance State). Kita menolak keras Indonesia tergelincir menjadi "Dracula State"-sebuah kondisi di mana oknum pemegang kekuasaan menggunakan instrumen negara untuk mengisap informasi, merampas privasi, dan memata-matai warga demi melanggengkan kekuasaan.
Cukuplah kejadian ini menjadi pelajaran pahit dan yang terakhir di negara kita.
Wasekjen DPP Demokrat Jansen Sitindaon
