Jadi, perkara ini tidak boleh hanya berhenti pada dugaan keterlibatan LSP dan kawanannya saja. Apalagi sekedar menyidik perkara ini sebagai pelanggaran prosedur penyadapan biasa yang melanggar UU ITE dan Peraturan Kapolri, namun kemudian gagal atau secara sengaja "enggan" mengungkap siapa yang berada di balik penyadapan ini dan untuk kepentingan siapa semua ini dilakukan.
Kalau ini yang terjadi, maka kita bukan sedang mengungkap sebuah skandal, melainkan menutupi persoalan yang jauh lebih besar. Kita hanya menghukum tangan yang bekerja, tetapi membiarkan otak yang merancang dan mengendalikan penyadapan tetap bebas.
Jangan sampai negara cq penyidik berhasil menemukan siapa yang menyadap, tetapi gagal atau tidak berani mengungkap siapa yang sesungguhnya dibelakang penyadapan ini. Sebab, keadilan tidak akan pernah tuntas jika hanya pelaksana saja yang dihukum, sementara aktor intelektual dan pihak yang menikmati hasil kejahatan dibiarkan tetap bebas dan tidak tersentuh.
Jadi penegak hukum harus serius, terbuka dan tuntas menyelesaikan ini.
Makar adalah istilah hukum yang memiliki konsekuensi sangat serius. Karena itulah istilah ini tidak boleh digunakan secara sembarangan. Ditambah lagi pembuktiannya dalam hukum pidana juga tidak mudah. Namun, kehati-hatian menggunakan istilah ini juga tidak boleh jadi alasan untuk tidak menggali kemungkinan adanya kejahatan lebih besar di balik penyadapan ini. Terkait kemungkinan adanya ancaman terhadap Presiden atau pemerintahan yang sah.
Dibanding tokoh politik lainnya, dalam dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, persoalan ini justru harus dilihat secara lebih luas dan mendalam. Penyidik tidak boleh hanya terpaku pada tindakan penyadapan yang dilakukan LSP dkk sebagai perbuatan yang melanggar prosedur dan hukum saja. Melainkan harus ditelusuri lebih jauh tujuan, motif, dan kepentingan yang berada di belakangnya.
Sebab, penyadapan terhadap seorang Presiden tidak dapat dipandang sama dengan penyadapan terhadap kita warga negara biasa. Presiden bukan hanya individu yang memiliki hak atas privasi, melainkan juga Kepala Negara yang menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Komunikasi Presiden dapat menyangkut rahasia negara, kebijakan strategis, keamanan nasional, hubungan internasional, hingga keputusan-keputusan penting yang menentukan arah negara.
Apabila informasi hasil penyadapan tersebut digunakan untuk memetakan kelemahan Presiden, yang kemudian ditindaklanjuti dengan tekanan politik, mengganggu stabilitas pemerintahan, apalagi mempersiapkan tindakan menggulingkannya, maka persoalannya sudah jauh melampaui pelanggaran privasi dan penyalahgunaan kewenangan. Di titik inilah penyidik harus berani menetapkan kemungkinan adanya tindak pidana yang jauh lebih besar berkaitan dengan keamanan negara, termasuk kemungkinan makar.
Dalam perspektif hukum pidana konvensional, makar sering kali dipahami sebagai adanya upaya fisik untuk mengancam keselamatan Presiden, menggulingkan pemerintahan yang sah melalui kekuatan senjata, pemberontakan terbuka, dll. Namun, dalam lanskap politik modern hari ini yang digerakkan oleh informasi, media sosial dan teknologi digital, hakikat ancaman terhadap eksistensi negara ini sering kali telah bergeser secara radikal ke ranah non-militer dan non-kekerasan.
Hari ini, kedaulatan sebuah negara dan keselamatan kepala negara tidak lagi hanya diancam oleh barisan meriam atau mobilisasi massa di jalanan. Ancaman paling mematikan justru lahir dari ruang-ruang gelap siber melalui penyadapan ilegal dan pengumpulan informasi privat secara diam-diam. Seperti halnya penyadapan terhadap Presiden ini, bisa saja kekuasaan yang sah tidak dijatuhkan dan dilumpuhkan oleh "peluru", melainkan melalui pemerasan informasi (blackmail).
Pergeseran modus operandi kejahatan terhadap negara ini tentu menuntut cara pandang hukum kita yang lebih progresif. Kasus penyadapan yang menyasar Presiden dan para pemangku kebijakan strategis ini membuka mata kita pada adanya bentuk "makar jenis baru".
