NADIKABAR.COM — Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) mengungkapkan dalam dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah memperkuat fondasi kedaulatan pangan nasional.
Indonesia kini disebut tidak lagi mengimpor beras untuk kebutuhan konsumsi masyarakat dan telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan. Komoditas tersebut antara lain beras, jagung, gula konsumsi, cabai rawit, cabai besar, telur ayam, daging ayam, dan bawang merah.
Pemerintah juga mengungkapkan berupaya memperbaiki posisi petani dan nelayan dalam rantai pangan. Melalui koordinasi lintas sektor, Kementerian Koordinator Bidang Pangan mendorong agar peningkatan produksi dan ketersediaan pangan turut diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan sebagai penyedia pangan.
"Alhamdulillah, ikhtiar memperkuat kedaulatan pangan mulai menunjukkan hasil. Kita bersyukur Indonesia semakin mampu memenuhi kebutuhan pangan dari dalam negeri. Namun, capaian ini harus dirasakan oleh petani, nelayan, dan masyarakat yang selama ini suaranya kerap kurang terdengar dalam rantai pangan. Inilah amanah yang harus kita jaga bersama," ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2026).
Di sektor pertanian, harga gabah di tingkat petani meningkat menjadi minimal Rp6.500 per kilogram dan jagung minimal Rp5.500 per kilogram. Nilai Tukar Petani (NTP) juga meningkat dari 116 menjadi 131.
Selain itu, pemerintah juga menyederhanakan regulasi distribusi pupuk bersubsidi untuk mempercepat penyalurannya kepada petani.
Sementara itu, pemerintah juga mendorong penguatan kesejahteraan nelayan. Nilai Tukar Nelayan (NTN) saat ini tercatat 103, dengan target meningkat menjadi 120.
Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Hingga 2029, pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 KNMP serta menyiapkan pengembangan budidaya ikan tematik di 40.000 titik untuk mendukung kehidupan ekonomi masyarakat pesisir.
Selain itu, di tingkat desa, pemerintah juga memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai penopang ekonomi masyarakat.
Sebanyak 10.070 koperasi telah resmi beroperasi dari total lebih dari 28 ribu koperasi yang telah terbangun. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 35 ribu hingga 40 ribu pada akhir tahun.
KDKMP disiapkan sebagai infrastruktur ekonomi desa yang dapat mendukung penyaluran produk bersubsidi dan program bantuan sosial pemerintah. Kehadiran koperasi juga diarahkan untuk memperpendek rantai distribusi dan mendekatkan layanan ekonomi kepada masyarakat desa.
Zulhas mengatakan transformasi pangan juga memerlukan lingkungan yang terjaga dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.
Pihaknya turut mendorong penguatan tata kelola lingkungan, terutama dalam pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Hal ini dilakukan melalui pengolahan sampah di sumber, dan residu sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali dapat diolah menjadi sumber energi listrik melalui teknologi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Dalam kurun waktu 4 bulan terakhir, Zulhas mengungkapkan, setidaknya terdapat empat calon lokasi PSEL yang peresmian pembangunannya dimulai, yaitu PSEL Denpasar Raya, Kota Bekasi, Bogor Raya 1, dan Legok Nangka Bandung. Hingga akhir tahun 2028 atau 2029, pemerintah menargetkan setidaknya 21 PSEL telah terbangun.
Percepatan pembangunan PSEL juga didukung oleh hadirnya Perpres 109 Tahun 2025 yang menyederhanakan prosedur dan memperkuat koordinasi lintas kementerian serta pemerintah daerah. Hal ini perlu dilakukan agar proses persiapan dan pelaksanaan proyek dapat berjalan lebih cepat.
Di bidang pasar karbon, Indonesia kini memiliki Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai fondasi tata kelola nasional yang tertib dan transparan.
Zulhas mengatakan capaian dua tahun ini menjadi landasan bagi kerja lanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah gejolak global.
Menurutnya ukuran keberhasilan kebijakan pangan perlu dilihat dari kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memberi penghidupan yang lebih baik bagi petani dan nelayan.
"Kita ingin pangan Indonesia semakin berdaulat dan masyarakat yang bekerja di sektor pangan semakin sejahtera. Kerja keras ini harus terus dilanjutkan dengan kebijakan yang berpihak kepada petani, nelayan, dan masyarakat desa. Dengan kerja bersama, insyaallah fondasi yang kita bangun hari ini akan membuat Indonesia lebih tangguh menghadapi perubahan dan gejolak pangan dunia," pungkasnya.
