Di tingkat desa, pemerintah mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai saluran distribusi komoditas bersubsidi, mulai dari pupuk dan LPG 3 kilogram hingga beras dan minyak goreng.
"Seluruh barang-barang bersubsidi disalurkan melalui KDKMP," tutur Menteri Koperasi Ferry Juliantono, belum lama ini.
Kesejahteraan Petani dan Dampak Ekonomi
Di sisi lain, peningkatan produksi pangan perlu berjalan beriringan dengan perbaikan kesejahteraan petani sebagai produsen utama. Pemerintah mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram melalui kebijakan pengadaan gabah dan beras dalam negeri pada 2026.
Pemerintah berharap, kepastian harga dapat membantu petani memperoleh nilai jual yang lebih terjamin saat panen. Selain itu, pemerintah juga berupaya menekan biaya produksi melalui pupuk bersubsidi, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), optimasi lahan, serta pembentukan Brigade Pangan.
Dari sisi kesejahteraan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional mencapai 131,11 pada September 2026, atau meningkat 1,49 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan NTP tersebut dipengaruhi peningkatan indeks harga yang diterima petani yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga yang dibayar.
Di samping itu, penguatan produksi pangan domestik juga berpotensi memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian. Pasokan dalam negeri yang memadai dapat menekan kebutuhan impor, menjaga ketersediaan bahan baku industri pangan, serta memperluas pasar bagi hasil panen petani.
Penyerapan gabah oleh Bulog juga berperan dalam memberikan kepastian pasar bagi petani. Namun, manfaat kebijakan tersebut tetap dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk besarnya biaya produksi, harga jual di tingkat petani, efektivitas distribusi, serta kemampuan masyarakat membeli pangan dengan harga terjangkau.
Namun begitu, pemerintah juga turut memperhatikan perihal ketergantungan terhadap satu sumber karbohidrat, terutama beras, yang dapat meningkatkan kerentanan masyarakat ketika produksi terganggu atau harga mengalami kenaikan. Karenanya, pemerintah terus mendorong diversifikasi pangan lokal seperti singkong, sagu, jagung, dan ubi.
