NADIKABAR.COM — Kementerian Agama menyebut lahirnya Direktorat Jenderal Pesantren dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola, kualitas pendidikan, dan kontribusi pesantren dalam pembangunan bangsa.
“Momentum Hari Santri Nasional 2026 menjadi penanda penting bagi penguatan pendidikan pesantren di Indonesia,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta, Rabu.
Nasaruddin Umar mengatakan pembentukan Ditjen Pesantren merupakan realisasi dari usulan yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun. Persetujuan Presiden Prabowo Subianto, dukungan DPR, serta penganggaran melalui Kementerian Keuangan menjadi bagian penting dari proses pembentukan direktorat jenderal tersebut.
Menurut Nasaruddin, penguatan kelembagaan pesantren merupakan bentuk pengakuan terhadap kontribusi pesantren dalam perjalanan sejarah Indonesia, bahkan sebelum kemerdekaan.
Pesantren tidak hanya berperan dalam pendidikan agama, tetapi juga membangun kohesi sosial, menumbuhkan identitas kebangsaan, dan membentuk karakter masyarakat.
“Jangan hanya kita diantar ke pintu kemerdekaan, tapi setelah merdeka, pesantren yang berkeringat berdarah-darah ini malah justru dihilangkan,” ujar Nasaruddin Umar.
Nasaruddin juga menepis anggapan bahwa pendidikan pesantren hanya berorientasi pada penguasaan ilmu agama dan kitab kuning.
Menurut dia, pesantren dan madrasah kini berkembang menjadi lembaga pendidikan yang mampu mencetak lulusan berprestasi dalam berbagai bidang, termasuk sains, teknologi, robotika, olahraga, dan seni.
Ia mencontohkan sejumlah madrasah unggulan yang mampu bersaing dengan sekolah-sekolah terbaik di Indonesia. Bahkan, sejumlah lulusannya memperoleh beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ternama di luar negeri.
Menurut Menag, capaian tersebut menunjukkan bahwa pendidikan berbasis agama dapat berjalan beriringan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembinaan karakter, kedisiplinan, serta budaya belajar yang kuat menjadi bagian dari faktor pendukung keberhasilan para santri dan siswa madrasah.
“Image pondok pesantren itu hanya bisa baca kitab kuning itu sudah tidak seperti itu lagi sekarang. Bahkan, dari pondok pesantren lahir anak-anak yang ahli dalam bidang robotik dan banyak santri yang ke luar negeri dengan beasiswa,” katanya.
Selain memperkuat kelembagaan, Kementerian Agama juga mendorong perbaikan tata kelola pesantren. Nasaruddin mengatakan pembenahan tidak hanya menyasar tata tertib santri, tetapi juga mencakup sistem pengelolaan lembaga dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah melibatkan Majelis Masyayikh, yang terdiri atas tokoh-tokoh senior pesantren, untuk memberikan masukan dan membantu pengawasan tata kelola pesantren.
Menurut dia, keterlibatan para tokoh pesantren diharapkan dapat memperkuat transparansi, meningkatkan kualitas pengelolaan, serta membantu mengidentifikasi persoalan yang perlu segera ditangani.
Langkah tersebut juga penting untuk mencegah terulangnya kasus-kasus yang mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pesantren, termasuk dugaan pelecehan dan persoalan perlindungan santri.
