NADIKABAR.COM — Memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi salah satu misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Upaya tersebut juga menjadi salah satu program prioritas pemerintahan mereka.
Dalam dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan 36 operasi tangkap tangan (OTT), lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan 14 OTT pada dua tahun pertama masa jabatan kedua Presiden Joko Widodo (2019-2024).
Bagaimana upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut dijalankan KPK?
KPK menjadi salah satu pembicara dalam retret kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang diselenggarakan pemerintah pada Februari 2025, setelah para kepala daerah dilantik. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya untuk mencegah kepala daerah melakukan korupsi.
Sama seperti pemerintahan sebelumnya, Presiden Prabowo juga memiliki sejumlah program prioritas. Salah satunya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).
KPK kemudian melakukan kajian tata kelola program MBG pada 2025 untuk mengidentifikasi risiko korupsi. Dari kajian tersebut, KPK menemukan delapan risiko dan memberikan delapan rekomendasi untuk pelaksanaan program ke depan.
Beberapa rekomendasi itu antara lain meninjau kembali mekanisme pemberian bantuan pemerintah, membangun sistem pelaporan dan verifikasi keuangan yang baku, serta menetapkan indikator keberhasilan MBG yang terukur.
Selain melakukan kajian, KPK sempat menyelidiki dugaan korupsi dalam program MBG. Namun, penyelidikan tersebut dihentikan sementara agar tidak tumpang tindih dengan penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) yang telah lebih dahulu melakukan penyidikan.
