Menurutnya, pertumbuhan harus dibaca bersama kualitas pekerjaan dan distribusi manfaatnya. Penurunan kemiskinan harus dibaca bersama daya beli dan ketimpangan.
"Sebab keberhasilan pembangunan bukan hanya tentang apakah ekonomi tumbuh, tetapi siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang masih menanggung beban," kata Ardi.
Selanjutnya, sebut dia, komitmen pemerintah memperluas pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri (PTN) merupakan kebijakan penting.
Pada 23 September 2026, Presiden Prabowo menginstruksikan agar program kuliah gratis di PTN disiapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.
"Namun, pendidikan gratis tidak selesai ketika biaya pendidikan dihapus. Ukurannya harus mencakup akses, kualitas, keberlanjutan studi, dan beban biaya yang masih ditanggung keluarga. Transportasi, tempat tinggal, buku, perangkat belajar, dan biaya hidup tetap dapat menjadi penghalang bagi peserta didik dari keluarga berpendapatan rendah," ujarnya.
Pasal 31 UUD 1945 menjamin hak warga negara memperoleh pendidikan dan mengamanatkan prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD.
