"Pendidikan gratis harus diukur dari apa yang diterima anak Indonesia, bukan hanya dari apa yang tidak lagi mereka bayar. Kalau akses dibuka tetapi kualitas timpang dan biaya hidup tetap menjadi penghalang, maka pekerjaan negara belum selesai," kata Ardi.
Kemudian, ia mengatakan agenda hilirisasi, industrialisasi, investasi, swasembada pangan, dan energi akan menentukan struktur ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.
Hal yang sama, sebut Ardi, berlaku juga untuk pangan. Kebijakan pangan harus memperkuat posisi petani dalam rantai nilai sekaligus menjaga daya beli konsumen.
Ia mengatakan Pasal 33 UUD 1945 menempatkan perekonomian berdasarkan prinsip kebersamaan dan menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam diarahkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
"Karena itu, pembangunan ekonomi harus dinilai bukan hanya dari besarnya aktivitas ekonomi, tetapi dari distribusi manfaat, perlindungan masyarakat, dan keberlanjutannya," ucapnya.
