NADIKABAR.COM — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan 14 ribu desa yang belum memiliki Taman Kanak-kanak (TK) dapat terjangkau layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga akhir 2026 guna mendukung pelaksanaan Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti di Jakarta pada Jumat mengatakan pemerataan akses PAUD perlu dipercepat mengingat masih terdapat kesenjangan ketersediaan fasilitas pendidikan anak usia dini di berbagai wilayah Indonesia.
"Meskipun kalau kita lihat di Jakarta, Lampung, atau mungkin Jawa Barat, sebagian besar desa sudah terjangkau, bahkan satu desa memiliki beberapa TK. Masih ada dalam data kami 14.000 desa yang belum memiliki TK," ujar Mendikdasmen Abdul Mu'ti.
Ia mengatakan perluasan layanan PAUD menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan semakin banyak anak memperoleh kesempatan mengakses pendidikan sejak usia dini sebagai fondasi melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Untuk mendukung pemerataan tersebut, Kemendikdasmen juga memperkuat Program Revitalisasi Satuan PAUD guna memperbaiki fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan sehingga dapat menunjang kegiatan belajar anak.
Abdul Mu'ti pun mengingatkan perluasan akses dan peningkatan fasilitas PAUD harus diikuti dengan penerapan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak, yakni melalui pendekatan belajar sambil bermain.
Ia meminta pendidik tidak membebani anak usia dini dengan tuntutan akademis yang kaku maupun kegiatan seremonial yang tidak sesuai dengan karakteristik pembelajaran PAUD.
"Semuanya harus kita buat menggembirakan, tidak boleh anak-anak TK ini belajar dalam suasana yang dalam tekanan," katanya.
Ia juga menegaskan penggunaan dana revitalisasi harus dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan untuk memastikan seluruh bantuan benar-benar dimanfaatkan bagi perbaikan sarana pendidikan.
Pengelola satuan pendidikan diminta melaporkan secara terbuka apabila menghadapi kendala dalam pelaksanaan program, termasuk akibat bencana alam, agar pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran tetap berjalan sesuai aturan.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan sasaran Program Revitalisasi Satuan PAUD pada 2026 mencapai 19.940 satuan pendidikan, terdiri atas 3.865 melalui jalur reguler dan 16.075 melalui Alokasi Biaya Tambahan (ABT).
"Saat ini kami sudah PKS dengan 17.267 sekolah PAUD, dengan nilai total Rp10,9 triliun," kata Gogot.
Ia menjelaskan program tersebut juga menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap satuan PAUD yang sebagian besar dikelola masyarakat. Tercatat sekitar 95 persen satuan PAUD di Indonesia merupakan lembaga yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat, sedangkan sisanya merupakan sekolah negeri.
Selain memperluas akses dan memperbaiki fasilitas pendidikan, Presiden Prabowo Subianto melalui Kemendikdasmen juga memberikan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp450.000 per tahun bagi murid TK, dengan sasaran prioritas 888.000 anak menjelang usia sekolah dasar.
Kemendikdasmen juga memfasilitasi peningkatan kualifikasi akademik guru TK yang belum memiliki ijazah D4 atau S1 melalui Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), dengan dukungan beasiswa Rp3 juta per semester dan telah menjangkau 12.500 guru pada 2026.
